KAMBOJA, TUJUANSATU.COM – Fair Finance Asia desak perbankan stop pendanaan proyek batu bara di ASEAN.
Komitmen negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) untuk beralih ke energi bersih tampaknya masih jalan di tempat.
Meski beberapa negara sudah menerapkan moratorium PLTU batu bara dan memperbarui target iklim (Nationally Determined Contributions).
Langkah ini dinilai belum cukup.Laporan terbaru dari Fair Finance Asia (FFA) dan Influencing Just Energy Transition in ASEAN (I-JET) bertajuk “Phasing out Coal, Phasing in Justice”.
BACA JUGA : Volume Ekspor Batu Bara Indonesia Turun pada Februari 2025, Ini Penyebabnya
BACA JUGA : Genjot Penjualan, Bukit Asam Tingkatkan Kapasitas Angkutan Batu Bara
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa aliran dana internasional masih terus mengalir ke sektor hulu pertambangan batu bara melalui pembiayaan korporasi.
Jika tren ini terus berlanjut, target pembatasan kenaikan suhu global 1,5°C sesuai Perjanjian Paris dipastikan bakal gagal total.
Batu Bara untuk AI dan Ancaman Aset Terdampar
Hal yang mengejutkan, laporan tersebut menyoroti munculnya tren baru.
BACA JUGA : Lahan Tambang Batubara di Tanjung Enim Terbakar, Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api di Muara Enim
BACA JUGA : Diapresiasi Gubernur Sumsel, PT SLR Bangun Flyover untuk Jalan Khusus Angkutan Batubara di Kabupaten Lahat
Proyek batu bara baru kini justru kerap dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan energi pusat data Kecerdasan Buatan (AI) dan infrastruktur digital.
Di sisi lain, opsi beralih ke gas alam cair (LNG) sebagai energi transisi juga mendapat kritikan keras.
LNG dinilai memicu risiko biaya tinggi, fluktuasi harga, ketergantungan jangka panjang pada fosil, hingga ancaman aset terdampar (stranded assets).
5 Langkah Strategis Menghentikan Dominasi Batu Bara
Untuk mempercepat dekarbonisasi di kawasan Asia, laporan ini merekomendasikan lima aksi nyata, antara lain:
1. Stop total proyek baru: Menghentikan semua pembangunan proyek batu bara, termasuk untuk sektor digital dan AI.
BACA JUGA : PT SLR Kurangi Volume Batubara di Intermediate Stockpile KM 36, Ternyata ini Penyebabnya!
BACA JUGA : Gerak Cepat Pengelola SDJ Tangani Truk Batubara KBU Tergelincir, Nihil Pencemaran Sungai Musi
2. Peta jalan yang tegas: Menyusun roadmap penghentian batu bara dengan tenggat waktu yang mengikat secara hukum.
3. Pensiunkan PLTU: Memensiunkan permanen atau mengonversi seluruh unit PLTU serta memulihkan kawasan pascaoperasi.
4. Putus jalur pendanaan: Mengakhiri segala bentuk investasi perbankan ke sektor batu bara.
5. Legalisasi transisi: Memastikan komitmen transisi energi memiliki dasar hukum yang kuat.
BACA JUGA : Ini Cara Gercep Titan Group Tanggulangi Fenomena Swabakar di Tumpukan Batubara
BACA JUGA : Aktivis Energi Terbarukan Indonesia Bertemu Duta Besar RI di Brasil Jelang COP30
Transisi Energi Harus Adil dan Ramah Sosial
Kunci utama dari transisi ini bukan sekadar menutup pabrik, melainkan menjaga nasib manusia di dalamnya.
Bernadette Victorio, Program Lead Fair Finance Asia, menegaskan bahwa kesuksesan transisi energi diukur dari sejauh mana proses tersebut mampu mengurangi kesenjangan sosial.
Laporan ini mendesak penguatan jaring pengaman sosial melalui:
1. Bantuan pendapatan dan reskilling: Pelatihan keterampilan baru agar pekerja terdampak bisa masuk ke lapangan kerja hijau (green jobs).
2. Hak masyarakat adat: Melindungi hak atas tanah dan menerapkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
BACA JUGA : 5 Cara Mengatasi Laptop Black Screen dengan Mudah, Dijamin Beres dalam 1 Menit!
BACA JUGA : Bangga! UMSU Resmi Jadi Universitas Islam Terbaik Peringkat 1 Dunia 2026
3. Responsif gender: Kebijakan transisi yang ramah terhadap perempuan.
4. Perlindungan aktivis: Menjamin keamanan para pejuang lingkungan dan HAM.
Suara Pembawa Perubahan di Asia
“Negara anggota ASEAN harus membatasi investasi pada proyek batu bara yang masih beroperasi sekaligus menghentikan pengembangan proyek baru.”— Shubert Ciencia, Oxfam in Asia.
BACA JUGA : Vivo X300E Resmi Meluncur: Flagship Snapdragon 8 Gen 5 dengan Baterai Raksasa 7.200 mAh!
BACA JUGA : Gak Perlu iPad Mahal! 3 iPad Terbaik untuk Freelancer 2026, Dari yang Terjangkau Sampai Pro
“Komitmen aksi iklim tidak akan berarti jika aliran pendanaan masih terus mengalir ke sektor batu bara. Lembaga keuangan di Indonesia harus berhenti mendukung ekspansi batu bara.”— Victoria Fanggidae, Executive Director The PRAKARSA.
Selain itu, Genalyn Arcayera-Aquino dari IDEALS mengingatkan bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil impor hanya akan membuat tarif listrik tetap mahal.
Sementara Yuki Tanabe dari JACSES mendesak pemerintah mengambil peran lebih besar lewat regulasi lingkungan yang ketat dan pengenaan pajak yang tinggi bagi PLTU batu bara.
